Sinergi Zakat untuk Bengkulu yang Mandiri

Jakarta - Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan ekonomi di Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan melakukan langkah strategis melalui diplomasi zakat. Upaya tersebut diwujudkan dengan kunjungan kerja ke Kantor BAZNAS Republik Indonesia (30/01).

‎Pertemuan penting ini digelar bersama Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A, dan didampingi langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu H. Romli bin Ronan, Lc., M.H. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan membawa misi besar dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pembangunan sosial dan ekonomi Bengkulu.

‎Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah optimalisasi zakat perusahaan, khususnya dari sektor industri dan pertambangan. Selama ini, zakat profesi ASN masih menjadi penopang utama pengumpulan zakat. Padahal, sektor korporasi dan pertambangan yang beroperasi di Bengkulu memiliki potensi zakat yang sangat besar dan belum tergarap secara maksimal.

‎Melalui sinergi dengan BAZNAS, perusahaan-perusahaan besar di Bengkulu diharapkan dapat menunaikan kewajiban zakatnya secara terstruktur dan terkoordinasi melalui BAZNAS, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

‎Selain itu, potensi zakat dari sektor pertambangan juga menjadi perhatian serius. Kehadiran industri tambang diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga kontribusi sosial yang berkelanjutan melalui dana zakat yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

‎Penerapan Konsep Zakat Terintegrasi

‎Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penerapan konsep Zakat Terintegrasi, yakni pengelolaan zakat secara holistik dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat di Provinsi Bengkulu akan diarahkan pada beberapa sektor strategis, antara lain:

‎1. Pemberdayaan ekonomi, melalui pemberian modal usaha bagi UMKM.

‎2. Pendidikan dan kesehatan, seperti penyediaan beasiswa serta akses layanan kesehatan bagi kaum dhuafa.

‎3. Pengembangan desa, dengan tujuan jangka panjang mengubah mustahik menjadi muzakki.

‎Kehadiran Gubernur Bengkulu bersama Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu menegaskan kuatnya dukungan regulasi dan political will dari pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah, BAZNAS, dan dunia usaha diharapkan mampu menciptakan tata kelola zakat yang memiliki landasan hukum kuat, transparansi terjaga, serta distribusi yang tepat sasaran.

Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen keadilan ekonomi. Jika sektor perusahaan dan pertambangan bersinergi dengan BAZNAS, Bengkulu akan memiliki kekuatan finansial sosial yang besar untuk membantu dan memberdayakan masyarakat kecil.

‎Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi katalisator bagi perusahaan-perusahaan di Bengkulu agar semakin peduli terhadap lingkungan sosialnya. Dengan sistem zakat yang terintegrasi antara pusat dan daerah, zakat diyakini dapat menjadi mesin penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu.